Bupati Sampaikan RAPBD Perubahan 2015

0

TABANAN –  Meski baru menjbat, Penjabat (Pj) Bupati Tabanan I Wayan Sugiada memiliki tanggungjawab dalam pengajuan anggaran perubahan tahun 2015 sesuai dengan KUA dan PPAS yang telah disampiakan bupati sebelumnya.  Terkait hal tersebut, Sugiada menyampaikan nota keuangan RAPBD perubahan tahun 2015 di hadapan rapat paripurna DPRD Tabanan,

Dalam pidato pengantarnya, PJ Bupati menyebutkan, jumlah pendapatan daerah pada RAPBD perubahan dipasang sebesar Rp 1,504 triliun lebih. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp 99,029 miliar atau 7,05 persen dari  RAPBD induk 2015 yang sebesar Rp 1,405 triliun lebih. Disisi belanja  diajukan Rp 1,610 triliun lebih. jumklah ini mengalkami peningkatan dari anggran induk sebesar Rp  180,358 miliar lebih atau 12,61 persen. Akibat membengkaknya belanja, mengakibatkan peningkatan defisit anggaran  menjadi Rp 106,049 miliar  lebih. Jumlah defisit mengalami peningkatan sebesar Rp 81,329 miliar lebih  atau 329 persen dari defisit induk sebesar Rp 24,270 miliar lebih. “Defisit ini akan ditutupi dengan  pembiayaan netto yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tahun  2014,” kata Bupati Sugiada.

Dalam pengajuan  RAPBD perubahan tahun 2015, PJ bupati juga menjelaskan jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 1,504 triliun lebih berumber dari Pendpatan Asli daerah (PAD) sebesar Rp 264,003 miliar
lebih. Selain itu juga bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp 823,250 miliar lebih serta lain-lain pendpatan sah sebesar Rp 416,972 miliar lebih. Sedangkan belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung atau belanja pegawai sebesar Rp 1,141 triliun atau 70,87persen. Sedangkan belanja langsung atau belanja public sebesar
Rp468,278 miliar lebih atau hanya 29,13 persen saja.

Dikatakan,  perubahan APBD dapat dilakukan karena  perkembangan yang tidak sesuai dengan KUA induk. Adanya keadaan yang menyebabkan harus ada pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.  “Juga karena SILPA yang harus digunakan tahun berjalan serta keadaan darurat serta keadaan luar biasa,” katanya. Begitupun di sisi  belanja juga akibat tidka sesuai asumis KUA seperti adanya peningkatan PAD, DAK, bagi hasil pajak pusat maupun provinsi, pergeseran anggaran, penampungan Silpa serta adnya pendanaan program maupun kegiatan baru. “Ada juga karena harus mendanai kegiatan yang capaian target kinerjnya  perlu ditingkatkan dari yang telah ditetapkan sebelumnya,” sebutnya.,(*)

Share.

About Author

Leave A Reply