Lima Fraksi Siap Bahas Tiga Rancangan Perda

0

Tabanan – Lima fraksi di DPRD Tabanan menyepakati dan menyetujui adanya pembahasan lebih lanjut terhadap tiga rancangan peraturan daerah (perda) yang diajukan Pemkab Tabanan. Adapun ketiga rancangan aturan itu antara lain Perda tentang Perubahan APBD 2015, Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan.

Hal itu terungkap dalam sidang paripurna yang berlanjut pada Selasa (25/8) kemarin di DPRD Tabanan. Kesepakatan dan persetujuan tersebut disampaikan melalui pemandangan umum masing-masing fraksi dalam persidangan kemarin. Meski demikian, beberapa fraksi memberikan catatan kepada Pemkab Tabanan agar dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti. Khususnya yang berkaitan dengan rancangan perda perubahan APBD 2015. [

Seperti yang dikemukakan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, I Made Sutaya. Fraksi ini menyoroti soal PAD (pendapatan asli daerah) yang masih rendah. Sehingga fraksi ini mendorong Pemkab Tabanan melalui pimpinannya saat ini, Penjabat Bupati Tabanan I Wayan Sugiada, mencari terobosan-terobosan yang mampu mendongkrak PAD.

“Salah satunya penerapan sistem e-ticketing pada pemungutan retribusi di obyek-obyek wisata atau lahan parkir,” kata Sutaya saat mengutip salah satu paragraf dalam teks pemandangan umum yang dibacakannya.

Dikatakan, pemungutan secara manual ditambah pengawasan yang tidak profesional memberikan peluang terjadinya kebocoran-kebocoran. Disamping itu, pihaknya juga berharap Pemkab Tabanan menata dan mendata ulang obyek-obyek pajak. Sehingga pendapatan dari sektor pajak daerah bisa bertambah.

“Serta memformulasikan kembali anggaran pada pos belanja, baik belanja langsung maupun tidak langsung, disesuaikan skala prioritas dalam upaya mewujudkan visi misi Tabanan Serasi,” imbuhnya.

Optimalisasi dan intensifikasi PAD ini juga menjadi catatan yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya I Made Sudiarta. Bahkan, fraksi ini juga memberikan pandangan yang sama agar intensifikasi PAD salah satunya dilakukan dengan penerapan sistem e-ticketing di obyek-obyek wisata. Serta membentuk perusahaan daerah (PD) yang menangani secara khusus retribusi parkir dan pasar. “Sehingga dapat menampung para pencari kerja yang setiap tahunnya meningkat,” ujar Sudiarta.

Pandangan kedua fraksi itu juga disampaikan ketiga fraksi lainnya. Seperti Fraksi PDIP, Fraksi Partai Demokrat, serta Fraksi Gabungan yang terdiri dari Hanura dan Nasdem. Ketiga fraksi ini juga memberikan catatan penting yang berkaitan dengan anggaran perubahan pada tahun ini.(*)

Share.

About Author

Leave A Reply